Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Jangan Ada Nama Titipan dalam Penerimaan Murid Baru

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian angkat bicara ihwal perubahan sistem penerimaan murid baru dari jalur zonasi menjadi jalur domisili.

Ia mengingatkan kepada seluruh Dinas Pendidikan di seluruh daerah untuk tak melakukan praktik curang seperti menitipkan seseorang untuk masuk ke sekolah favorit. 

“Tidak boleh lagi ada yang namanya titipan-titipan, seperti yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

Politikus PKB itu juga meminta kepada seluruh anggota DPRD dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan murid nantinya. 

Baca Juga: PPDB Diganti SPMB, Begini Penjelasan Mendikdasmen Soal 4 Jalur Penerimaan

“Dan kita juga mengimbau kepada DPR kabupaten, provinsi untuk melakukan hal yang sama. Karena kan nanti pelaksanaannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan, ya tentu DPR di provinsi juga harus ikut aktif,” ujarnya.

Lalu menambahkan, perubahan nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan difinalisasi oleh Komisi X dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 5 Februari 2025 mendatang. 

“Tanggal 5 akan rapat dengan Menteri Dikdasmen. Nah tentu untuk finalisasi ini, finalisasi tentang PPDB yang berubah nama menjadi SPMB,” ujarnya. 

Ia menyebut, dalam rapat nanti akan menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait penerimaan murid baru setiap tahunnya.

"Nah nanti masukan-masukan ini kan sudah kami terima nih. Nanti kami akan pertegas solusi dan jalan keluarnya agar kekhawatiran yang disampaikan masyarakat tidak terjadi di tahun ini. Dan pelaksanaannya tahun ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, menegaskan, perubahan nomenklatur ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Pakar Pendidikan: Pemerintah Harus Libatkan Sekolah Swasta sebagai Bagian Peningkatan Mutu SPMB

Dalam waktu dekat, Mu'ti juga dijadwalkan berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, guna membahas dukungan dari pemerintah daerah dalam penerapan sistem baru ini.
 
"InsyaAllah besok pagi jam 7, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ucap Mendikdasmen, Kamis lalu (30/1/2025).