Vaksin Covid-19 Asal China Dikhawatirkan Jadi Ajang Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kerja sama vaksin Covid-19 antara Indonesia dengan China dikhawatirkan akan menjadi ajang bisnis antar pemerintah.

Karena diketahui uji klinis tahap 3 yang akan dilakukan PT Bio Farma, melalui pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

Kekhawatiran itu diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, dalam diskusi yang digelar secara daring, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/7/2020).

Vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Sinovac Biotech Ltd asal China ini dikhawatirkan tidak didasarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Jika 270 juta (penduduk Indonesia) ini nanti dikasih vaksin, bayangkan betapa besar bisnis yang sedang berjalan di Indonesia ini," ucap Saleh.

Baca Juga: Erick Thohir: Vaksin Corona Diproduksi pada Januari 2021, Kita Masih 6-7 Bulan Lagi Hadapi Covid-19

Meskipun ada perlindungan regulasi yang dibuat pemerintah terkait impor vaksin, Saleh justru mempertanyakan regulasi tersebut. 

"Justru regulasi itu menguntungkan bisnis. Itu kan supaya bisnisnya jalan dengan smooth, dengan baik, dibuatlah regulasi ini dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya," kata dia

Menurut Saleh, hal ini sangat penting untuk dikritisi lantaran menyangkut ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Daripada mengimpor dari China, Saleh mendorong pemerintah memaksimalkan pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri. 

Karena dalam rapat antara Komisi IX dengan pemerintah beberapa waktu lalu, Menristekdikti dan Menteri Kesehatan sempat menyampaikan sejumlah lembaga tengah melakukan penelitian vaksin Covid-19. 

Baca Juga: Perdana Brasil Uji Klinis Vaksin Corona

Disampaikan keduanya, vaksin yang diteliti sejumlah lembaga tersebut bakal siap pada awal Januari 2021 mendatang. Sama dengan kesiapan produksi vaksin impor dari China yang juga bakal siap pada Januari 2021 mendatang.

"Kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi. Bulan Januari mau dirilis, sementara yang ini (vaksin Sinovac) pun kalau misal dilakukan nanti kurang lebih Januari juga," kata Saleh.

Kerja sama vaksin didasarkan B2B dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan di diskusi daring yang sama.

Namun menurutnya, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum dalam pendekatan B2B vaksin Sinovac tersebut. 

"Tapi business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga joint research dengan BPPT dengan Kemenristek," ujar dia.

Vaksin Covid-19 Sudah Datang
Vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Sinovac Biotech Ltd asal China sudah tiba pada pekan lalu. Vaksin akan diuji klinis ke 1.620 relawan sebelum diproduksi secara massal.

Pemerintah menyerahkan uji klinis vaksin kepada PT Bio Farma (Persero). Sementara Bio Farma juga akan menggandeng Balitbang Kementerian Kesehatan serta Universitas Padjajaran untuk uji klinis.

Uji klinis akan dilakukan di Bandung dengan usia relawan 18-59 tahun. Uji klinis dijadwalkan akan berlangsung selama enam bulan, dan Januari 2021 akan siap produksi massal.  

Jika uji klinis telah dilalui, Bio Farma menargetkan 40 juta dosis untuk tahap awal.

"Untuk tahap pertama sesuai target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun," ungkap Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di Istana Kepresidenan, Selasa (21/7/2020).

Honesti mengaku mendapat tugas berat untuk memastikan kapasitas produksi vaksin virus Corona ini bisa dikelola dengan baik.

"Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap. Kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun," ujarnya.

BPOM Akan Dampingi Uji Klinis
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mendampingi proses uji klinis vaksin virus Corona (Covid-19) yang didatangkan dari China. BPOM ingin terlibat sejak awal agar vaksin ini bisa segera mendapat izin edar.

"Kami akan dampingi proses uji klinis ini sehingga nanti ada percepatan dalam pemberian izin edarnya," kata Kepala BPOM Penny Lukito usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Secara paralel, proses produksi yang dilakukan Bio Farma juga akan didampingi oleh BPOM. Sehingga seiring uji klinis dan proses produksi selesai, BPOM telah siap dengan izin edarnya.