Prabowo Ingin Bikin Sekolah Rakyat, Ini Respons Komisi X DPR dan Ketua FSGI

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti kurang setuju dengan sekolah rakyat. 

Pertama, Retno menyoroti dampak sosial dari sekolah rakyat yang mungkin akan menciptakan "kasta".

"Walaupun niatnya mungkin tidak membuat sebuah kasta, tapi akhirnya jadi terstigma dan ada kasta, itu dampaknya nanti," katanya.

Kedua, pembangunan sekolah boarding menurutnya, tidak mudah dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

"Meskipun tidak membangun gedung, apalagi kan ini dibilang boarding, ya, kalau boarding mau tidak mau kan harus membangun gedungnya, penginapannya, ruang makan, dan lain-lain. Jadi ini memang tidak mudah," ujarnya.

"Dan anak ini mau sekolah dari kelas berapa ini di sekolah rakyat itu. Kalau dari SD, berarti negara harus menanggung setidaknya 12 tahun, malah sekarang udah 13 tahun itu kan sekolah mencanangkan, berarti selama 13 tahun itu ada pembiayaan (dari negara)," imbuhnya. 

"Berarti berpikirnya mulai dari anak 1 SD misalnya, nah berarti 12 tahun dalam tanggungan negara, ini biaya yang cukup berat."

Baca Juga: Sekolah Rusak Siswa Belajar Di Lantai Dan Tenda Darurat

Ditambah lagi, menurut Retno, anak Sekolah Dasar terutama siswa kelas 1, belum siap untuk bersekolah dengan konsep boarding.

Dia mengatakan, daripada membuat sekolah rakyat, lebih baik menambah sekolah negeri agar akses pendidikan lebih luas, bahkan kepada siswa yang kurang mampu. 

"Lebih baik kan bikin sekolah negeri baru, ditambahin aja, yang sekarang kurang. Menurut saya sih seperti itu, terutama SMA dan SMK, kita memang kekurangan," katanya. 

"Paling tidak bisa bikin program satu kecamatan satu SMA, itu mungkin bisa sangat membantu," imbuhnya. 

Retno melanjutkan, penambahan sekolah negeri bisa membantu akses pendidikan lebih luas kepada anak-anak di Indonesia. 

"Lamanya belajar anak Indonesia itu kan hanya 7,5 tahun ya, berarti kan nggak lulus SMP," terangnya. 

"7,9 itu artinya hitungan SMP kan 9 tahun, jadi lulusan kita memang didominasi SD, nah dengan menambah SMP negeri di kabupaten/kota, SMA dan SMK negeri di setiap kecamatan, menurut saya itu lebih dahsyat dibanding membuat sekolah rakyat," tegas Retno di akhir wawancaranya.