Prabowo Ingin Bikin Sekolah Rakyat, Ini Respons Komisi X DPR dan Ketua FSGI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem.

"Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Jumat, 3 Januari 2025, dikutip Kompas.com.

Lantas, bagaimana respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) atas rencana ini? 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan, ide sekolah rakyat muncul dari Presiden Prabowo setelah mendapatkan data tentang kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia yang menyebabkan putus sekolah. 

"Konsep sekolah rakyat ini berawal ketika Pak Menko Pemberdayaan bersama seluruh jajaran menteri yang ada di bawah naungan Menko Pemberdayaan, melapor kepada Pak Prabowo terkait dengan data-data kemiskinan yang ada di negara kita," papar Lalu dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Kamis (16/1/2025).

Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Libur Sekolah saat Ramadan Tunggu Edaran

"Dari data-data kemiskinan itu, ternyata banyak warga kita yang miskin ekstrem putus sekolah, kemudian sudah tentu tidak mampu melanjutkan sekolah. Oleh sebab itu, sejak itu, Pak Prabowo dalam hal ini mencetus ide untuk membuat sekolah rakyat," lanjut anggota DPR dari Fraksi PKB tersebut. 

Menurut keterangannya, sekolah rakyat yang dicetuskan ini akan menyasar masyarakat golongan miskin ekstrem di Indonesia. 

Adapun sekolah ini direncanakan berkonsep boarding school (sistem pendidikan yang menyediakan asrama bagi siswa) dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial. 

Lebih lanjut, Lalu mengungkapkan, sekolah rakyat ini akan menggunakan sekolah yang sudah tidak berfungsi lagi atau balai pelatihan, alih-alih membangun yang baru. 

"Konsep sekolah rakyat ini tidak akan membangun, tetapi menggunakan sekolah-sekolah yang sudah tidak berfungsi lagi, menggunakan balai-balai pelatihan yang ada hari ini," kata Lalu.  

Ia juga menegaskan, sekolah rakyat masih merupakan rencana dan belum menjadi kebijakan resmi. 

"Ini belum merupakan kebijakan resmi, wacana yang sedang dilakukan pendalaman, dilakukan kajian," kata Lalu. 

Baca Juga: Apakah Sekolah Akan Libur selama Ramadan? Ini Penjelasan Pemerintah