Pj Gubernur Jabar Minta TPID Siapkan Skema Antisipasi Inflasi Ramadan dan Idulfitri

BANDUNG, KOMPAS.TV - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta dalam pertemuan tingkat tinggi (high level meeting/HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan skema guna mengantisipasi kenaikan inflasi jelang dan saat Ramadan dan Idulfitri.

Pertemuan dengan tajuk "Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadhan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi" diharapkan dapat memberikan solusi untuk menekan inflasi. 

Inflasi memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan investasi, terutama cenderung naik menjelang Ramadan.

"Terlebih inflasi Februari 2024 di Jabar berada di angka 3,09 persen yang lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya sebesar 2,75 persen. Saya meminta kepada TPID, untuk memahami secara baik faktor-faktor yang memengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan nasional," kata Bey dalam pertemuan itu di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu (6/3/2024).

Ia menambahkan, Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), baik Ramadan maupun Idulfitri adalah momen yang selalu berulang setiap tahunnya sehingga harus bisa diantisipasi secara baik.

"Jika kita hanya mengandalkan data historis tanpa ada reaksi yang antisipatif, kita hanya mencari alasan untuk pembenaran," ujar Bey.

Apalagi, menurut Bey, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang mencapai 49,9 juta jiwa menjadi pondasi vital stabilitas inflasi nasional.

"Saya ingin menegaskan, bahwa setiap aksi yang akan dilakukan harus memikirkan pendekatan penyelesaian masalah secara holistik dan terpadu," tegas Bey.

Baca Juga: Sekum PP Muhammadiyah: Ramadan Jadi Momentum Islah dan Kembali Rukun Pascapemilu

Lebih lanjut, Bey juga meminta pemerintah kota/kabupaten untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara selektif dan efektif untuk stabilisasi harga pangan hingga bantuan sosial.

"Pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) (harus) secara selektif dan efektif serta transparan dalam rangka mendukung stabilitas harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Bey turut mendorong pemerintah kota/kabupaten secara konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga komoditas di aplikasi SILINDA Jabar.

Hal ini guna mengintegrasikan data secara menyeluruh dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat.

"Mengintensifkan koordinasi antara stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," ucapnya.

Sementara mengenai pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sesuai Peraturan Badan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Bey berharap agar segera dilaksanakan.

"CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 ton untuk kabupaten/kota dan 1.934,54 ton untuk provinsi," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, selain dihadiri oleh Pj Gubernur Jabar, turut pula hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, perwakilan Bulog Jabar, perwakilan BMKG, dan perwakilan Polda Jabar. 

Baca Juga: Ramadan 2024 Diprediksi 5 Hari Lagi, Kapan Batas Waktu Qada atau Mengganti Utang Puasa?