Hulu Ikut Kebanjiran, Walhi: Puncak Kini Sepi Pepohonan, Tinggal Alang-Alang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu menyebabkan banjir bandang, mulai dari daerah hulu hingga ke hilir.

Jika sebelumnya banjir lebih sering terjadi di dataran rendah seperti Jakarta, kini wilayah dengan kontur lebih tinggi seperti Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga terdampak.

Apakah peristiwa ini semata-mata disebabkan oleh cuaca ekstrim, atau ada faktor lain seperti alih fungsi lahan yang semakin masif dan mengurangi daya serap tanah terhadap air?

Jurnalis KompasTV Dipo Nurbahagia menelusuri dan mencari bukti!

Dipo bertolak ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan serta bagaimana kondisi warga yang terdampak menghadapi situasi pasca banjir.

Baca Juga: Terdampak Longsor Dan Banjir Pengungsi Belum Dapat Bantuan

Dipo menuju tempat wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menelusuri alasan di balik penyegelan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah benar keberadaan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam di kawasan Puncak?

Berdiskusi dengan Deputi Eksternal Eksekutif Walhi Nasional, Mukri Friatna, Dipo berbincang mengenai penyebab banjir yang kini juga melanda kawasan hulu.

"Apakah alih fungsi lahan di Puncak menjadi faktor utama, lantas Bagaimana temuan Walhi terkait perubahan fungsi lahan hijau di kawasan ini?" tanya Dipo dalam program Dipo Investigasi di KompasTV, Senin (10/3/2025) malam.

"Keseimbangan alam itu penting, sekarang aneh daerah puncak kok banjir? pasti ada landscape berubah fungsi. itu pasti, kawasan alam hutan lalu berubah fungsi. kawasan yang ada ini hutan, ini sudah terdegradasi," ujar Mukri.

"JIka Anda lihat ini kemiringan 45 derajat ini harusnya pohon semua, bisa Anda lihat di sekitar ini, ini kan tinggal alang-alang saja. ATR/BPN ini yang harus bertanggung jawab. ini sifatnya kan punya negara, hak guna usaha, kalau apa-apa diizinkan ya repot. Perlu dicek itu," tegasnya.

"Apakah kemudian izin-izin pembangunan ini melibatkan aparat desa, dan pemerintah setempat?" tanya Dipo kembali.