Perekonomian Nasional Mulai Pulih, Pemerintah Terus Dorong Serapan PEN

JAKARTA, KOMPAS.TV – Penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir Juni 2021 mencapai total anggaran Rp 237,4 triliun, atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun.

Rinciannya, pada Klaster Kesehatan program PEN terserap sebesar Rp 45,4 triliun atau 26,3 persen dari pagu dan Klaster Perlindungan Sosial terserap Rp 65,36 triliun atau 44 persen dari pagu.

Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi Rp50,93 triliun atau sekitar 26,3 persen dari pagu,  Klaster Program Prioritas Rp 39,79 triliun atau sekitar 31,1 persen, dan Klaster Insentif usaha Rp 36 triliun atau 63,5 persen dari pagu anggaran.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menyampaikan, dengan  kondisi penyerapan dana program PEN seperti sekarang, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup  signifikan.

Baca Juga: Lewat Program PEN, Negara Ambil Alih Tanggung Jawab Perekonomian Saat Pandemi

“Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini, pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” tuturnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021).

Menurut Kunta, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan  pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

Selain itu, apabila dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I II 2020 lalu.

Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan  koperasi yang sudah sesuai target.

Baca Juga: Selama PPKM Darurat, Jasa Marga Lakukan Penyekatan di Sejumlah Lokasi Jalan Tol

Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan, “Kementerian Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu, yakni subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).”

Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain,  bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional.

Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp 11,76 triliun.

“Sekarang sedang proses pencarian untuk  menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran tambahan Rp 3,6 triliun,” tambah Eddy.

Baca Juga: Catat! Kiat Sehat Isolasi Mandiri di Rumah Menurut Dokter

Berkaitan dengan itu, Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional  selama pandemi.

“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun yang  diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja, ini dalam rangka membuka lapangan  pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan  drainase, mengecat jembatan dan lain-lain,” terang Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja.

“Realisasinya sudah mencapai 47 persen yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja,” lanjutnya.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan  prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,81 triliun.

Selain itu, ada juga pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp 240 miliar, serra pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.