Forum Nasional Stunting Diharapkan Jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14% di 2024

Ma’ruf Amin menyebutkan kader posyandu, tim penggerak PKK, penyuluh Keluarga Berencana, bidan desa, kader sanitasi,kader pembangunan manusia, karang taruna, petugas puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

“Oleh karena itu, saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” kata Ma’ruf Amin.

Dalam forum ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting. Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) menyampaikan empat laporan kepada Wapres Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional.

Pertama, dilaporkan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting. 

Kedua, pemetaan peran kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan.

“Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” kata Hasto.

Baca Juga: BKKBN Upayakan Pencegahan Stunting Di Papua Barat

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPPS provinsi dan Kab/kota telah terbentuk 100 persen. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99 persen.

Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. Selain itu juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan.

Hasto juga menyampaikan, program matching fund merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting, serta kerja sama dengan Tanoto Foundation.

Selain itu, dilakukan pula bentuk pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan, Kerjasama dengan 1000 Days Fund, dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.

Di sisa waktu yang hanya dua tahun ini, Hasto pun meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.

Baca Juga: Ikut Jadi Isu Strategis Muktamar, 'Aisyiah Tawarkan Rumah Gizi untuk Bantu Turunkan Stunting

Tak lupa, Hasto menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang mengalami peningkatan stunting.

“Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam momen tersebut,” ungkap Hasto.