Belasan WNI Meninggal di Tahanan Imigrasi Malaysia, Salah Satunya Diduga Alami Penganiayaan

Jerald mengatakan para deportan juga kerap mendapatkan hukuman cambuk rotan.

Dia mengungkap, pemerintah Malaysia beranggapan, hukuman cambuk rotan akan mengurangi jumlah orang yang masuk ke Malaysia atau bekerja ke Malaysia tanpa dokumen resmi.

'Cambukan rotan, pukulan atau tendangan'

Dalam temuan TPF, cambukan rotan biasanya dilakukan di pengadilan, segera setelah hakim menjatuhkan vonis.

Menurut orang yang diwawancarai TPF KBMB, cambukan rotan hanya dilakukan pada tahanan laki-laki yang berusia antara 19 sampai 50 tahun.

"Rasa sakitnya tak bisa dikatakan," begitu salah satu kutipan dari laporan tersebut.

Ada juga hukuman-hukuman lainnya, berupa pukulan atau tendangan, yang dialamatkan kepada para deportan ketika melakukan kesalahan kecil di DTI.

"Satu-satunya bentuk hukuman yang kami temukan pada tahun 2020, namun kemudian tidak kami temukan lagi ada praktik penyemprotan menggunakan cairan disinfektan langsung kepada tubuh para tahanan.

"Berbagai bentuk hukuman lainnya masih terus berlaku sampai terakhir pemantauan kami lakukan pada bulan Juni 2022," tulis TPF dalam laporan tersebut.

"Dibiarkan sakit"

Selain penganiayaan, temuan TPF KBMB itu juga mengungkap kondisi lainnya, seperti depot yang penuh sesak, kotor, dan tanpa sinar matahari.

Lalu, kualitas makanan dan air yang tidak layak dikonsumsi, sampai dugaan pembiaran yang dilakukan petugas ketika tahanan mengalami sakit.

Dalam laporan itu disebutkan: "Ketika tahanan mengeluh lemas dan sakit, petugas seringkali meminta tahanan tersebut mengangkat tangannya ke mulut, sambil berkata "Masih bisa angkat tangan? Tak payah lah minta obat."

Atau meminta tahanan untuk berdiri, jika tahanan bisa berdiri, maka akan dianggap keluhannya tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan atau pemberian obat.

"Ketika keluhannya semakin memburuk, apapun keluhannya hanya akan diberikan paracetamol (panadol).

"Seluruh deportan yang kami wawancara mengatakan bahwa tahanan hanya akan dibawa ke rumah sakit ketika sudah dalam kondisi sudah sangat parah, 'Tunggu sekarat, baru bawa pergi hospital'."

Pengabaian itu dialami oleh deportan bernama Aris, menurut hasil wawancara beberapa deportan lainnya.

Sebelum meninggal, Aris mengeluh sakit, badannya lemas, dan beberapa kali mengalami pingsan. Namun, dia tidak kunjung mendapatkan perawatan kesehatan.

Pada 25 September 2021, pada pagi hari, Aris kembali pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dua jam kemudian ia dinyatakan meninggal.

"Itu kan menunjukkan bahwa PTS (Pusat Tahanan Sementara—yang disebut Depot Tahanan Imigresen) gagal menyediakan layanan Kesehatan, gagal menghormati hak tahanan imigrasi untuk mengakses layanan Kesehatan yang tersedia di Sabah," kata Abu.

Jerald mengatakan di DTI tidak ada dokter, hanya ada asisten medis. "Memang kekurangan dari segi keterampilan seorang dokter," kata mantan Ketua Komnas HAM Malaysia itu.

Namun, Konsul Jenderal RI di Kinabalu, Rafail mengatakan ada dokter di tiga DTI yang dia pantau, yaitu di Menggatal, Papar, dan Sandakan.

"Rumah tahanan itu menyediakan dokter. Jadi pemeriksaan rutin, bahkan kalau ada yang sakit mereka tinggal menyampaikan. Kalau sakitnya parah, tentu akan dibawa ke rumah sakit," kata Rafail.

Sanitasi buruk, memicu penyakit kulit

Meski demikian, Rafail mengakui bahwa ada masalah lain terkait sanitasi yang memang mengganggu kesehatan para deportan di DTI.

Dia sendiri menyaksikan kondisi para deportan yang banyak mengalami penyakit kulit.

"Saya melihat sendiri, memang masalah penyakit kulit, mereka itu banyak yang gatal-gatal dan sebagainya. Saya menyimpulkan mereka mungkin ketika mandi tidak bersih, tidak menggunakan sabun, dan sebagainya," kata Rafail.

Heni menjelaskan kondisi DTI yang sering kali melebihi kapasitas membuat buruknya sanitasi menjadi salah satu masalah yang dialami para deportan.

Di DTI Tawau, per Jumat (24/06) jumlah deportan mencapai lebih dari 2.000 orang, sementara kapasitas DTI hanya 1.500 saja.

"Yang dikeluhkan selama ini memang fasilitas, misalnya ruang tahanan yang sempit, WC yang selalu penuhlah karena banyaknya tahanan, kemudian mungkin makanan juga dikeluhkan. Tapi ini sudah saya sampaikan ke pihak imigrasi untuk terus diupdate.

"Kalau memang tidak, kami biasanya intervensi dengan memberikan bantuan, seperti misalnya sabun, sarung. Untuk fasilitas, kami hanya bisa meminta mereka, agar ruang tahanan tidak berjubel dan sebagainya," kata Rafail menambahkan.

Rafail mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak imigrasi Malaysia untuk mengevaluasi masalah-masalah yang menjadi laporan TPF KBMB.

Sementara itu, Abu mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan ini ke Suhakam, Komnas HAM, sampai ke PBB, tapi belum mendapatkan respons.