Jika Terpilih, Trump akan Kembali Terapkan Larangan Masuk AS bagi Warga dari Sejumlah Negara Muslim

Foto arsip. Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan kembali menerapkan larangan masuk AS bagi warga dari sejumlah negara mayoritas muslim jika ia terpilih lagi dalam pemilihan presiden. (Sumber: AP Photo)

LAS VEGAS, KOMPAS.TV - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan kembali menerapkan larangan masuk AS bagi warga dari sejumlah negara mayoritas muslim jika ia terpilih lagi dalam pemilihan presiden.

Trump menyatakan hal itu saat berpidato dalam konvensi Yahudi Partai Republik, Sabtu (28/10/2023).

"Kita akan menjauhkan teroris Islam radikal dari negara kita," kata Trump kepada para hadirin dalam pertemuan tahunan Koalisi Yahudi Partai Republik, seperti dilaporkan France24, Minggu (29/10/2023).

"Anda ingat larangan perjalanan itu? Pada hari pertama, saya akan mengembalikan larangan perjalanan kita."

Pada awal masa kepresidenannya pada tahun 2017, Trump memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap masuknya wisatawan dari Iran, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan awalnya Irak dan Sudan.

Perintah itu segera diprotes lewat pengadilan, dituding sebagai tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Tetapi larangan tersebut, bersama dengan agenda anti-imigrasi Trump, populer di kalangan pendukungnya.

Presiden AS Joe Biden kemudian mencabut larangan tersebut pada minggu pertama setelah ia menjabat pada 2021.

Biden "bangga menghapus larangan masuk bagi umat muslim yang keji itu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika yang diterapkan oleh pendiri bangsa," kata juru bicara Gedung Putih saat itu.

Baca Juga: Joe Biden: Tidak Perlu Jadi Orang Yahudi untuk Jadi Zionis, Saya adalah Seorang Zionis

Trump termasuk dalam sejumlah bakal calon presiden AS dari Partai Republik yang hadir dalam pertemuan para donatur Yahudi berpengaruh untuk menjanjikan dukungan yang tidak tergoyahkan bagi Israel dalam perangnya melawan Hamas, kelompok perlawanan Palestina.

Dalam acara yang diadakan di Las Vegas, negara bagian Nevada itu, Trump mengatakan akan "membela teman dan sekutu Negara Israel seperti tidak ada yang pernah melakukannya."

Menurut dia, konflik antara Israel dan Hamas adalah "perang antara peradaban dan kebiadaban, antara kebaikan dan kejahatan."

Pernyataannya itu menerima sambutan hangat dari para hadirin. Ia juga menyerang pemerintahan Biden tetapi tidak mengkritik pesaing-pesaingnya.

Pernyataan Trump itu keluar usai ia memicu kemarahan beberapa minggu terakhir karena menggambarkan kelompok Hizbollah di Lebanon sebagai "sangat pintar" dan mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Kandidat Presiden Ramai-Ramai Dukung Israel

Acara di Las Vegas itu juga dihadiri saingan terdekat Trump dalam perebutan posisi calon presiden Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis.

DeSantis menyebut serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai "serangan terdahsyat terhadap umat Yahudi sejak Holocaust itu sendiri."

Hamas dituding membunuh setidaknya 1.700 orang, sebagian besar warga sipil.

Baca Juga: Yahudi Amerika Demo Tuntut Gencatan Senjata Israel di Kongres AS, 500 Orang Ditangkap

Sementara lebih dari 8.000 warga Palestina tewas terbunuh akibat serangan Israel ke Jalur Gaza, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sebagian besar korban tewas adalah warga sipil dan banyak anak-anak.

DeSantis dan kandidat lainnya menyoroti apa yang mereka sebut sebagai peningkatan anti-Semitisme di kampus-kampus universitas AS.

Mereka mengusulkan pencabutan pendanaan bagi perguruan tinggi dan membatalkan visa bagi mahasiswa asing pro-Palestina.

"Kita perlu kemoterapi budaya untuk melawan kanker ini," kata Senator Tim Scott.

"Setiap mahasiswa dengan visa yang menyerukan genosida harus dideportasi."

Pemimpin Mayoritas Kongres AS Steve Scalise mengatakan "minggu depan kita akan memiliki resolusi Kongres untuk mengutuk tindakan anti-Semitisme di berbagai kampus di seluruh negeri."

"Jika Anda tidak bisa melawan terorisme hari ini, kapan Anda bisa?"

Ia menyebutkan beberapa rancangan undang-undang yang akan datang, termasuk salah satunya untuk "memberikan dana yang dibutuhkan oleh Israel untuk memperbarui" sistem rudal strategisnya.

Satu-satunya perempuan dalam perebutan tiket calon presiden Partai Republik, Nikki Haley, mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB yang diangkat oleh Trump, memunculkan ketakutan akan serangan anti-Semitisme di Amerika Serikat.

Baca Juga: Bocorkan Laporan Pajak Eks Presiden AS Donald Trump, Pegawai Kontrak Ini Didakwa

Haley berjanji akan "mengubah definisi federal resmi tentang anti-Semitisme untuk mencakup penolakan hak Israel untuk eksis."

Ia juga mengatakan akan mencabut pembebasan pajak sekolah-sekolah yang menurutnya tidak melawan anti-Semitisme.

"Kampus-kampus universitas diperbolehkan untuk memiliki kebebasan berbicara, tetapi mereka tidak bebas untuk menyebarkan kebencian yang mendukung terorisme," katanya.

"Undang-undang federal mengharuskan sekolah melawan anti-Semitisme. Kami akan memberikan taring bagi hukum ini," katanya.

Ketua Kongres AS yang baru, Mike Johnson, dalam pidato pertamanya pada acara publik sejak mengemban peran baru itu, mengatakan Partai Republik akan "berdiri bersatu untuk Israel."

"Kita tidak akan berhenti mendukung Israel sampai mereka menang," katanya,

"Akan ada gencatan senjata hanya ketika Hamas berhenti menjadi ancaman bagi Israel," lanjutnya.

Mantan Wakil Presiden AS Mike Pence mengejutkan pertemuan pada Sabtu ketika ia mengumumkan akan menghentikan kampanye presiden 2024. Ia pun menjadi kandidat besar pertama yang mundur dari perebutan posisi capres Partai Republik.

"Sudah jelas bagi saya: ini bukan waktunya," katanya.

"Setelah banyak doa dan pertimbangan, saya memutuskan menghentikan kampanye saya untuk posisi presiden."

Dukungan untuk Israel adalah isu besar bagi kedua partai politik di Amerika Serikat, dan merupakan salah satu contoh yang jarang dalam kebijakan luar negeri yang berpengaruh dalam pemilihan.

Hal itu disebabkan tidak hanya karena jumlah pemilih Yahudi yang besar, tetapi juga karena bagi kalangan Kristen ekstremis di AS, eksistensi negara Yahudi menjadi syarat utama untuk "kedatangan kedua" Yesus Kristus.