Junta Militer Myanmar Pindahkan Suu Kyi dari Penjara ke Tahanan Rumah Karena Gelombang Panas

Informasi tentang Suu Kyi dikendalikan ketat oleh pemerintah militer, bahkan pengacaranya dilarang untuk berbicara kepada media tentang kasusnya. Tim hukumnya menghadapi banyak hambatan, termasuk tidak bisa bertemu dengan Suu Kyi sejak terakhir kali pada Desember 2022.

Belum jelas apakah pemindahan Suu Kyi dan Win Myint bersifat sementara atau permanen.

Juru bicara Zaw Min Tun tidak memberikan informasi mengenai tempat penahanan baru bagi tahanan yang dibebaskan kepada Voice of America dan BBC, tetapi tidak ada indikasi bahwa mereka akan ditempatkan di rumah mantan pemimpin NLD tersebut.

Rumah di tepi danau, tempat Suu Kyi menjalani penahanan rumah sebelumnya, saat ini sedang dalam proses hukum setelah lelang yang gagal pada bulan Maret.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Bubarkan Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi

Tahanan lainnya juga dibebaskan dalam rangka merayakan liburan Tahun Baru Thingyan, tetapi tidak jelas berapa banyak di antaranya adalah aktivis pro-demokrasi dan tahanan politik.

MRTV mengumumkan bahwa Kepala Junta Militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah memberikan pengampunan kepada 3.303 tahanan, termasuk 28 warga asing yang akan dideportasi. Amnesti massal pada hari libur tidak jarang terjadi di Myanmar.

Keluarga dan teman-teman menunggu di luar Penjara Insein, di Yangon utara, sambil menatap jendela bus yang membawa para tahanan yang dibebaskan. Beberapa dari mereka membawa spanduk dengan nama orang yang mereka tunggu, seperti suasana di bandara.

Di tengah pertemuan yang emosional, Khin Thu Zar mengatakan dia senang dibebaskan, tetapi harus segera memberi tahu keluarganya. Dia ditahan atas tuduhan penghasutan, sebuah pasal hukum yang sering digunakan untuk menangkap kritikus pemerintah.

Suu Kyi, putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San, telah menjalani hampir 15 tahun sebagai tahanan politik sebelumnya antara 1989 dan 2010.

Sikapnya yang teguh terhadap pemerintahan militer telah menjadikannya simbol perjuangan non-kekerasan untuk demokrasi dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991.

Nay Phone Latt, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional bayangan, menyatakan bahwa pemindahan Suu Kyi dan Win Myint, alih-alih pembebasan mereka, tidaklah memuaskan. Pemerintah Persatuan Nasional menganggap dirinya sebagai badan administratif yang sah dan oposisi terhadap pemerintah militer.

Dia menekankan bahwa semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan Win Myint, harus dibebaskan tanpa syarat. Menurutnya, tindakan militer untuk mengubah tempat penahanan dan mengurangi hukuman hanyalah upaya politik yang tidak dapat diterima. Kekalahan militer di medan perang, termasuk kekalahan di Myawaddy minggu lalu, dipandang sebagai tanda kelemahan yang semakin besar.