Ditangkap atas Perintah ICC, Apa Kasus Dugaan Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Duterte?

Namun, pada November 2021, pemerintah Filipina mengajukan permohonan agar penyelidikan ICC ditangguhkan. Mereka mengeklaim telah melakukan investigasi sendiri terhadap kasus-kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang melibatkan aparat kepolisian. 

Baca Juga: Wapres Filipina Sara Duterte Terancam Jadi Tersangka, Dituduh Menghasut Pembunuhan Presiden

Jaksa ICC Karim Khan kemudian meninjau permohonan ini dan menyatakan bukti yang diberikan oleh pemerintah Filipina tidak cukup untuk menghentikan penyelidikan.  

Pada Januari 2023, majelis hakim ICC memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, dengan alasan bahwa upaya domestik Filipina dalam mengusut kasus-kasus ini tidak memenuhi standar investigasi yang setara dengan ICC.  

Mengapa Filipina Masih Bisa Diselidiki ICC?

Meskipun Duterte menarik Filipina dari Statuta Roma pada 2019, ICC masih memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diduga terjadi sebelum Filipina resmi keluar dari perjanjian tersebut pada 16 Maret 2019. 

Oleh karena itu, penyelidikan meliputi dugaan kejahatan dari 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019.  

Majelis hakim ICC menegaskan bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma, Filipina telah menerima yurisdiksi pengadilan ini dan tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan dan penegakan hukum.    

Penangkapan Duterte menjadi tonggak penting dalam upaya menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Filipina. Namun, proses hukum masih panjang. 

Jika ICC memutuskan untuk membawa kasus ini ke persidangan, pengadilan harus mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memastikan Duterte bisa diadili di Den Haag, Belanda.  

Baca Juga: Reaksi Sekutu Wapres Sara Duterte Usai Dimakzulkan DPR Filipina: Akan Dihadapi dengan Senyuman