Anggota Komisi I DPR Klaim Informasi Dugaan Disharmoni antara Panglima TNI dan KSAD Sahih

“Termasuk masalah-masalah yang muncul dari informasi yang kami terima. Kami melihat adanya dugaan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

“Catatan kami panjang sekali ini, itu yang kami tanya, minta penjelasan ke mereka,” lanjutnya.

Salah satu informasi yang diperoleh, kata dia, adalah masalah-masalah disharmoni antara kedua pejabat TNI tersebut.

“Dugaan ketidakharmonisan itu kan bukan masalah anaknya KSAD Jenderal Dudung tidak masuk (Akmil) saja, tetapi banyak hal gitu, termasuk penegakan hukum, pembinaan, soal-soal kebijakan, penganggaran dan sebagainya.”

Saat pembawa acara, Aiman Witjaksono, menanyakan alasan munculnya dugaan disharmoni antara keduanya, Effendi menyebut hal itu terlihat dari output atau hasil.

“Kalau fisik, mungkin mereka sering berbarengan, tetapi kan dari output-nya kelihatan. Ada ketidakpatuhan, macam-macamlah,” katanya.

Namun ketika dikejar dengan pertanyaan mengenai wujud ketidakpatuhan tersebut, ia mengatakan pihaknya baru dapat mengungkapkannya setelah bertemu lagi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAD.

“Mungkin nanti lebih baik setelah kami rapat lagi, kami sidang lagi, menghadirkan Menhan, Panglima TNI dan KSAD, khususnya ya, dari situ nanti, agar clear (jelas, red) gitu.”

Baca Juga: Panglima TNI Jawab Isu Tidak Harmonis dengan KSAD Dudung: Dari Saya Tidak Ada

“Bahwa catatan yang kami terima, kami punyai, masukan yang kami dapat di sini ingin kami dapat klarifikasi atau penjelasan, atau jawaban dari mereka-mereka, yang kami lihat terjadi sebuah disharmoni di kepemimpinan Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat khususnya,” urainya.

Effendi juga mengaku khawatir TNI akan menjadi korban jika memang ada disharmoni antara keduanya.

“Jangan sampai yang menjadi korban adalah TNI-nya. Kalau mereka berseteru secara pribadi di luar gelanggang, ya silakan saja.”

Terlebih saat ini, lanjut Effendi, pemerintahan Presiden Jokowi membutuhkan stabilitas politik nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat, TNI, Polri, dan unsur-unsur lembaga lainnya.

“Bagaimana kemudian kita merumuskan doktrin pertahanan kalau para nakhodanya 'disharmoni'. Ini tidak patuh kepada ini, ini mungkin ego kepada ini.”