Mahfud Bicara soal Kecurangan Pemilu, Bandingkan dengan Era Orde Baru: Dulu yang Curang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bicara mengenai potensi kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Mahfud mengatakan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu selama lima kali setelah reformasi. Dalam lima kali pemilu itu, Mahfud mengakui bahwa telah terjadi kecurangan.

Demikian hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

"Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud.

Baca Juga: Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan LGBT adalah Kodrat: Yang Bilang Begitu DPR, Saya Hanya Menjelaskan

Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu pada masa Orde Baru kerap kali sudah diatur terkait siapa pemenangnya dan partai apa yang mendapat berapa banyak suara.

"Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat," tutur Mahfud.

"Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya."

Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut, kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.

Mahfud mengungkapkan modus kecurangan yang terjadi dalam Pemilu setelah reformasi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS).