Mahfud soal Pembubaran KPK yang Dilontarkan Megawati: Ada Rekomendasi Penguatan KPK Malahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud menyatakan, dari hasil rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum yang terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, justru ada poin penguatan KPK. 

"Tadi ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, dalam konferensi pers hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum, Selasa (22/8/2023). 

"Menurut saya tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, biar dibahas nantilah oleh ini (yang berkaitan). Saya tidak akan menanggapi itu," tambahnya seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Baca Juga: Soal MK Izinkan Kampanye di Kampus-Sekolah, Menko PMK: Banyak Tempat Lain!

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. 

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga: Korban Peristiwa 1965 yang akan Ditemui Mahfud MD di Belanda-Ceko adalah Eks Mahasiswa Ikatan Dinas

Ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," ucap Megawati dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

Baca Juga: Korban Peristiwa 1965 yang akan Ditemui Mahfud MD di Belanda-Ceko adalah Eks Mahasiswa Ikatan Dinas

"Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara'. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep," tuturnya. 

Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri pada masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia.

"'Ibu nih kalau ngomong ces pleng', lho saya yang membuatnya (KPK) kok," sebutnya.