Todung Mulya Lubis: Jokowi Cetak Prestasi Lebih dari Capaian SBY untuk Menteri Terlibat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis sebut pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi cetak “prestasi” lebih dari Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk jumlah menteri yang terlibat kasus korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis dalam Program Rosi KompasTV, Kamis (5/10/2023) malam.

“Kalau kita melihat berapa banyak menteri yang diseret ke pengadilan, dihukum karena kasus korupsi, ketika Ibu Megawati menjadi presiden ada 3 menteri ya yang dihukum karena kasus korupsi,” kata Todung.

“Pada zaman Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono ada lima menteri, sekarang ada lima menteri yang sudah ya diadili dan dihukum. Nah kalau Yasin Limpo (Syahrul Yasin Limpo -red) yang sudah dinyatakan tersangka, kemudian diadili dan dihukum, Jokowi melebihi prestasi yang dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.”

Baca Juga: Todung: KPK Harusnya Ciduk Mentan Syahrul Saat Turun dari Pesawat karena Dia Sudah Tersangka

Rosianna Silalahi merespons pernyataan Todung Mulya Lubis sebagai ungkapan yang satir tersebut soal prestasi Jokowi melebihi SBY perihal menteri-menteri tertangkap KPK karena korupsi.

Namun, Todung menuturkan pernyataannya yang disampaikannya merupakan fakta.

“Yang bicara fact, ini fact, saya tahu Presiden Jokowi punya komitmen untuk memberantas korupsi, tapi menurut saya fakta adalah fakta dan ya saya menyesal sebetulnya pelemahan KPK yang dilakukan akibatnya revisi undang-undang KPK,” tegas Todung.

Dalam dialog, Todung juga menanggapi soal kenapa menteri-menteri dari kalangan parpol lebih rentan terkena kasus korupsi ketimbang profesional. Menurutnya itu terjadi karena politik yang membutuhkan biaya besar, baik pemilu atau utang-utang ketika pemilu.

Baca Juga: Mantan Penyidik KPK: Ada Petunjuk Kuat Perilaku Tidak Biasa dalam Dugaan Korupsi Kementan

“Kita dihadapkan pada high cost politik, high cost politik yang butuh biaya besar, apakah untuk Pemilu, apakah untuk membayar utang-utang ketika pemilu atau pilpres, dan ini menurut saya akibatnya abuse of power,” kata Todung.

“Abuse of power bukan semata-mata untuk memperkaya diri tapi juga untuk membiayai roda politik dari masing-masing kekuatan politik yang ada.”