Jepang Naikkan Usia Seseorang Bisa Bersepakat Lakukan Hubungan Seksual dari 13 Jadi 16 Tahun

TOKYO, KOMPAS.TV - Jepang segera menaikkan usia di mana seseorang berhak memutuskan untuk bersepakat atau tidak bersepakat melakukan hubungan seksual dari 13 tahun menjadi 16 tahun.

Sebuah panel Kementerian Kehakiman Jepang pada hari Jumat (17/2/2023) mengusulkan kenaikan usia persetujuan, yang saat ini termasuk yang terendah di dunia, hanya 13 tahun, sebagai bagian dari perombakan besar-besaran legislasi kejahatan seksual.

Seperti laporan Straits Times, Jumat (17/2), langkah untuk meningkatkan usia persetujuan menjadi 16 tahun adalah bagian dari paket reformasi yang juga akan menjelaskan persyaratan penuntutan pemerkosaan dan mempertegas bahwa voyeurisme atau dorongan untuk mencari kepuasan seksual dengan diam-diam melihat objek atau aktivitas seksual, merupakan tindakan kriminal.

Rekomendasi yang disajikan kepada Menteri Kehakiman Ken Saito ini menyusul serangkaian pembebasan bersalah dalam kasus pemerkosaan yang memicu kecaman dan akan menjadi dasar untuk draf amandemen yang dapat dijadikan undang-undang oleh Parlemen pada akhir 2023.

Usia persetujuan Jepang, yang terendah di antara negara-negara industri G-7, tetap tidak berubah sejak diberlakukan pada 1907. Usia persetujuan adalah 16 tahun di Inggris dan Korea Selatan, 15 tahun di Prancis, dan 14 tahun di Jerman dan China.

Menurut hukum Jepang saat ini, anak-anak yang berusia setidaknya 13 tahun dianggap mampu memberikan persetujuan, sehingga aktivitas seksual dengan mereka tidak dianggap sebagai pemerkosaan berdasarkan hukum.

Hal ini berarti bahwa bahkan para korban pemerkosaan remaja menghadapi hambatan yang sama tingginya dalam penuntutan pelaku seperti yang dialami oleh orang dewasa.

Baca Juga: PM Jepang Pusing Dikecam Oposisi gara-gara Putranya Pelesir saat Ikut Ayahnya Dinas ke Luar Negeri

Secara praktis, peraturan daerah yang melarang tindakan "cabul" dengan anak di bawah umur kadang-kadang dianggap efektif meningkatkan usia persetujuan menjadi 18 tahun di banyak bagian Jepang.

Namun, hukuman yang lebih ringan daripada tuduhan pemerkosaan dan mempertimbangkan seks dengan anak-anak hanya sebagai perilaku "tidak etis", "benar-benar mengabaikan sifatnya yang dipaksa", kata Kazuna Kanajiri, aktivis yang berjuang melawan pornografi dan eksploitasi seksual.

Ini memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk "memindahkan kesalahan ke korban, dan berargumen bahwa hubungan seksual diinisiasi atau dinikmati oleh anak-anak", kata Kanajiri, yang memimpin kelompok Paps (Organisasi untuk Korban Pornografi dan Eksploitasi Seksual) yang berbasis di Tokyo dan menyambut rencana untuk meningkatkan usia persetujuan menjadi 16 tahun.

Pasangan remaja yang tidak terpaut usia lebih dari lima tahun akan terkecuali dari penuntutan jika kedua pasangan berusia di atas 13 tahun.

Jepang terakhir merevisi kode kriminalnya tentang kejahatan seksual pada tahun 2017, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Tetapi, para penggiat mengatakan reformasi tersebut tidak memadai. Dan pada tahun 2019, serangkaian pembebasan bersalah dalam kasus pemerkosaan memicu unjuk rasa di seluruh negeri.

Salah satu ketentuan paling kontroversial dalam hukum yang ada adalah persyaratan bahwa jaksa harus membuktikan pelaku pemerkosaan menggunakan "kekerasan dan intimidasi" untuk melumpuhkan korban.

Baca Juga: Jepang Memulai Penelitian untuk Hasilkan Energi Listrik dari Salju

Para kritikus telah berargumen bahwa persyaratan ini secara efektif menyalahkan korban karena tidak melawan cukup kuat, dan mengatakan bahwa korban bisa membeku selama serangan atau menyerah untuk menghindari cedera lebih lanjut.

Panel Kementerian Kehakiman tidak membatalkan frasa tersebut, tetapi mengklarifikasi bahwa itu mencakup penjodohan, menangkap korban tanpa waspada dan mengendalikan mereka secara psikologis.

Klarifikasi tersebut "tidak dimaksudkan untuk membuat lebih mudah atau sulit" untuk mengamankan vonis pemerkosaan, tetapi "akan membantu membuat putusan pengadilan lebih konsisten", kata pejabat Kementerian Kehakiman Yusuke Asanuma.

Para aktivis menyambut langkah ini sebagai kemajuan, meskipun itu "masih belum memenuhi standar hukum internasional tentang pemerkosaan", kata kelompok advokasi Hak Asasi Manusia Now dalam sebuah pernyataan.

Jepang, tambahnya, harus mendefinisikan "kejahatan pemerkosaan sebagai segala hubungan seksual yang tidak mendapat persetujuan,".

Panel juga mengusulkan tindakan pidana baru yang mencakup tindakan merekam secara diam-diam seseorang untuk tujuan seksual, dan memperpanjang batas waktu untuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, untuk memberi mereka waktu yang lebih lama untuk maju.