Konglomerat Samin Tan Divonis Bebas dari Kasus Suap Rp 5 MIliar ke Anggota DPR

Baca Juga: Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Terbukti Langgar Kode Etik, Gaji Dipotong 12 Bulan

"Sejak awal UU KPK dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggat waktu yang ditentukan UU," ucap Hakim Teguh.

Mereka menilai bukan Samin Tan, tapi Eni Saragih lah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaporkan gratifikasi.

"Sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum ini ditunjukkan kepada penerimanya hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dan suap," kata Hakim Teguh.

Selain itu, Majelis Hakim memandang tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur pemberi gratifikasi.

"Menimbang karena belum diatur dalam peraturan perundangan maka dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan pelaku perbuatan tidak akan dipidana kecuali dengan peraturan perundangan yang sudah ada maka ketentuan Pasal 12 B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya," kata hakim.

Di sisi lain, Eni Saragih mendapat vonis 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Vonis itu diberikan Majelis Hakim PN Tipikor di PN Jakarta Pusat pada 1 Maret 2019. Ketika itu, Majelis Hakim menilai Eni Saragih terbukti bersalah menerima Rp10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura, termasuk Rp 5 miliar dari Samin Tan.

"Terdakwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang untuk membiayai pencalonan suaminya sebagai calon kepala daerah di kabupaten Temanggung Jawa Tengah," ujar hakim.

Majelis Hakim menilai Eni Maulani Saragih tidak punya kewenangan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 mengenai terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) untuk PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), anak perusahaan PT BLEM. 

Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Cara Pemerintah Tagih Dana BLBI Rumit dan Akan Berlarut-larut

Pemilik wewenang pencabutan itu adalah Menteri ESDM. Sehingga, Majelis Hakim menganggap terdakwa Samin Tan memberikan uang kepada Eni maulani sebagai korban pemerasan.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald F Worotikan langsung menyatakan kasasi.

Sementara, penasihat hukum Samin Tan, Yadi Noviadi Yusuf mengaku bersyukur atas putusan itu.

"Alhamdulillah terima kasih majelis hakim mendengar itu membaca putusan bebas. Jujur kita terkejut ya tapi karena hakim berani menerima argumentasi kita, kita pakai akademisi, tidak praktisi kita lebih menerangkan bagaimana sifat melawan hukum. Kita tunggu saja nanti upaya hukum dari jaksa," kata Yadi.