Organisasi Wartawan IKAJI Dideklarasikan: Fokus 3 Isu Besar, Dorong Pembentukan Dewan Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ikatan Jurnalis Indonesia (IKAJI) baru saja dideklarasikan di Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), di Jakarta Pusat, pada Rabu (13/12/2023). Organisasi kewartawanan ini fokus memberi perhatian terhadap tiga isu besar, yakni profesionalisme, bisnis, dan etika.

Baca Juga: Temui Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Kelanjutan Regulasi Publisher Rights di Indonesia

Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) IKAJI, Rommy Fibri mengatakan, ada tiga hal di era digitalisasi yang sekarang dihadapi industri media. Pertama adalah masalah profesionalitas. 

“Profesionalitas ini menghinggapi semua lini. Sekarang ini semua dicampur aduk, hal sifatnya baru informasi belum tentu benar dan salah, sudah langsung diposting, naik cetak, mengudara,” terangnya saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi IKAJI di Gedung RRI, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Rommy, informasi itu disebar tanpa adanya proses verifikasi, sehingga banyak berita hoaks yang tersebar dan menghinggapi masyarakat luas. 

Tidak ada tahapan kroscek, tapi langsung di-forward. Mereka merasa bertanggung jawab memberikan informasi sesegara mungkin kepada orang lain, padahal berita itu belum tentu benar.

“Karena merasa bertanggung jawab untuk memberi info sesegera mungkin kepada kawan-kawan kita, padahal itu belum tentu benar. Profesionalitas ini menghinggapi kita semua. Aspek kelemahan dari yang paling berat soal profesionalitas adalah soal verifikasi,” bebernya.

Isu kedua adalah aspek bisnis. Rommy mengatakan, bisnis media sudah berubah. Banyak perusahaan media yang muncul. 

“Dulu kalau mau bikin media, berpikir seribu kali. Kenapa? Duit modalnya berapa? Kantornya dimana?. Nanti kalau cetak, kalau ini media cetak, percetakannya berapa, omzetnya berapa?. Nanti belum karyawan dan sebagainya,” ungkapnya.

Jadi, landscape bisnis media sudah berubah. Modal untuk membuka usaha, tidak sebesar seperti dulu. Untuk “pembayaran” para karyawan, bahkan bisa menggunakan konsensi. 

Padahal, aspek kesejahteraan wartawan itu sangat penting. Karena tidak ada kesejahteraan, maka yang diproduksi bukan berita yang berkualitas, tapi informasi yang tidak dan belum terverifikasi.

Akhirnya, lanjut Rommy, banyak aduan yang masuk ke Dewan Pers terkait produk jurnalistik yang tidak berkualitas.  

“Ini nanti kasihan teman-teman di KPI, konten di TV, termasuk Dewan Pers juga. Banyak aduan ke Dewan Pers, karena beritanya begini-begini dan segala macam. Ini menjadi tantangan kita bersama,” paparnya.