Pilgub Sumbar 2024: Tidak Ada Calon Perseorangan, Petahana akan Ditantang Kader Gerindra dan PAN

PADANG, KOMPAS.TV - Sejumlah nama tokoh mulai muncul di publik untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Sumatera Barat 2024. 

Sejauh ini ada tiga nama yang disebut-sebut akan maju di Pilgub Sumatera Barat 2024. Tiga nama tersebut yakni Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah atau Mahyeldi dan Bupati Solok Epyardi Asda.

Sedangkan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, KPU Sumbar menyatakan tidak menerima pendaftaran calon perseorangan hingga batas akhir penerimaan pada 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB. 

Mahyeldi 

Mahyeldi merupakan kader PKS yang pernah menjabat Wali Kota Padang. Mahyeldi mulai menjabat gubernur Sumbar pada 25 Februari 2021 dan akan berakhir pada Februari 2025. 

Baca Juga: Potret Jokowi dan Iriana Tiba di Sumbar, Langsung Koordinasi dengan Gubernur Mahyeldi

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan dukungannya agar kepemimpinan Mahyeldi di Sumbar bisa dilanjutkan. 

Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh juga memastikan DPW PKS Sumbar siap untuk memenangkan petahana Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam Pilgub Sumbar 2024. 

"PKS siap dan optimis untuk melanjutkan pemerintahan Buya Mahyeldi di Sumbar," ujarnya, dikutip dari laman pemberitaan PKS Sumbar, Kamis (23/5/2024). 

Andre Rosiade

Andre Rosiade merupakan kader Partai Gerindra. Ia merupakan ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR-RI. 

Baca Juga: Andre Rosiade Singgung Malin Kundang, Jubir Timnas AMIN: dalam Politik, Kedewasaan Itu Penting

Di DPP Partai Gerindra, Andre menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. 

Di tahun 2020 lalu, Andre sempat menyatakan keinginannya untuk maju dalam Pilgub Sumbar pada Pilkada serentak 2024. 

Ketika menegaskan dirinya tidak akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar) 2020.

"Harus saya tegaskan lagi. Saya tidak akan maju di Pilgub Sumbar 2020. Tunggu saja di 2024," kata anggota Komisi VI DPR-RI di Padang, Maret 2020 lalu.

Epyardi Asda

Epyardi merupakan kader PAN yang duduk sebagai Bupati Solok periode 2012-2024. Epyardi juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PPP selama tiga periode yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2018.

Hingga saat ini, Epyardi sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumbar di empat partai politik yakni NasDem, PAN, dan Demokrat dan Gerindra. 

Sebelum terjun ke dunia politik, Epyardi merupakan seorang pengusaha yang mendirikan sejumlah perusahaan.

Adapun perusahaan milik Epyardi di antaranya PT Kaluku Maritima Utama, PT Tree Elang Maritim, dan PT Anugrah Tetap Cemerlang.

Maret 2024 lalu, sempat viral sebuah video yang memperlihatkan Bupati Solok, Epyardi Asda marah-marah kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Baca Juga: PKS DKI Ajukan Nama Anies Baswedan ke DPP untuk Pilgub DKI Jakarta: Kami Mengadopsi Keinginan Kader

Kemarahan Epyardi itu lantaran tak terima dilaporkan oleh Mahyeldi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelaporan itu terkait permintaan agar Pemerintah Kabupaten Solok dibina oleh Kemendagri. Dalam video yang beredar, tampak Epyardi marah-marah ke Gubernur Sumbar.

"Saya mendapat surat dari Mendagri, ada laporan dari Gubernur Sumbar yang mengatakan saya tidak beretika, dan minta saya dipecat dan diberhentikan," katanya dalam video.

Dilansir Kompas.com, peristiwa itu terjadi saat Epyardi berbuka puasa bersama dengan wartawan dan tokoh masyarakat, Minggu (17/3/2024).

Pemprov Sumbar membantah soal kabar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melaporkan Epyardi ke Kemendagri.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sumbar, Mursalim mengatakan, ada kesalahpahaman yang terjadi.

Baca Juga: Begini Dampak Terjangan Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar Sumbar

Mursalim mengatakan, persoalan itu bermula dari adanya surat Ketua DPRD Kabupaten Solok yang dialamatkan kepada Mendagri melalui Gubernur.

Selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, surat tersebut kemudian diteruskan Gubernur kepada Kemendagri.

"Di sini jelas ya, gubernur hanya meneruskan bukan melaporkan," ujarnya, dikutip dari TribunPadang.com.