Pakar Pendidikan: Perubahan PPDB Jadi SPMB Belum Sentuh Akar Permasalahan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar Pendidikan sekaligus Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Martadi menilai, perubahan nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) belum menyentuh pada akar permasalahan.

Penilaian itu disampaikan Martadi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (31/1/2025).

“Menurut saya di lapangan tentu ini belum bisa menyelesaikan masalah secara sesungguhnya, saya yakin nanti pasti akan ada banyak hal yang akan ditemui,” ucap Martadi.

“Memang setidaknya yang teratasi adalah, satu sikap manipulatif orang tua untuk mengurus KK, itu akan bisa teratasi, karena sekarang nggak perlu lagi harus memanipulasi KK tetapi cukup dengan domisili, mereka kontrak sangat dimungkinkan, ini satu yang positif,” lanjutnya.

Baca Juga: WALHI ke Presiden Prabowo: Jangan Mau Ditipu, Segera Bentuk Satgas Kasus Pagar Laut Tangerang

Martadi pun berharap, tidak ada aturan presentase yang kaku pada 4 jalur penerimaan murid baru karena setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing.

“Sebenarnya di setiap daerah berbeda, jumlah anak afirmasinya beda, jumlah sekolahnya beda. Memang sesungguhnya ruang daerah untuk menentukan persentase di masing-masing jalur yang 4 jalur tadi perlu dipikirkan, jangan terlalu kaku,” ujar Martadi.

“Misalnya, kita mematok 30% dari pusat, semua daerah sama. Menurut saya seringkali itu kemudian setiap daerah berbeda. Nah tidak cocok, lalu kemudian perlu ada ruang misalnya diberikan rentang di antara 20 dan 30 sehingga ada daerah yang boleh mengambil passing grade yang bawah ada yang mengambil batas maksimal,” lanjutnya.

Baca Juga: Walhi soal Menteri ATR Copot Jabatan 6 Pegawai Pertanahan: Kejahatannya sudah TSM, Berhentikan!

Kemudian, lanjut Martadi, problem lainnya adalah jumlah sekolah negeri di setiap daerah jumlahnya berbeda dan terbatas untuk menerima peserta didik baru.

Oleh karena itu, kata Martadi, penting untuk melibatkan sekolah swasta dalam SPMB.

“Sehingga tidak ada kesan pemerintah ini hanya yang mengurusi PPDB sekolah negeri, padahal sekolah swasta lebih banyak ini ya. Saya pikir itu menjadi penting ruang-ruang kebijakan agar sekolah swatsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PPDB atau SPMB domisili,” ujar Martadi.