Anggota Komisi IV Firman Subagyo Khawatir soal Pagar Laut: Ada Kekuatan, KKP Tidak Mampu Melawan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pembiaran dan kelalaian soal pagar laut. Sebab ketika pagar ramai laut ramai diperbincangkan, KKP baru merespons.

Demikian Firman Subagyo dalam keterangannya pada dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (22/1/2025).

“Persoalan pemagaran laut ini tidak hanya di PIK 2 tapi terjadi di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa ada kelalaian atau pembiaran dari Kementerian KKP,” ucap Firman.

Sebab menurut Firman, dalam pengelolaan tata kelola laut ada regulasi yang harus ditaati dan dipenuhi.

Baca Juga: Ada HGB di Pagar Laut Tangerang, KKP: Tidak Bisa Hak Atas Tanah di Laut, Tidak Sesuai Konstitusi

“Kemana KKP selama ini? Karena sudah terjadi dimana-mana dan ini kalau tidak ada peristiwa di PIK 2 ini, dan kami DPR terus menggempur setiap hari melalui media dan kemudian kalau tidak presidennya seperti Pak Prabowo Subianto hari ini, mungkin persoalan pemagaran ini akan berjalan terus,” ujar Firman.

“Oleh karena itu inilah pentingnya KKP itu tidak menunggu bola harus senantiasa memantau kewenangan- kewenangan yang diberikan,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Firman pun blak-blakan mengatakan menyayangkan keterlambatan KKP bertindak dalam persoalan pemagaran laut.

“Ini kalau kita tidak kita desak kemarin, itu mungkin juga justru pura-pura tidak tahu,” kata Firman.

Firman lebih lanjut mengaku khawatir di balik sikap lambat KKP ada kekuatan pihak-pihak lain yang lebih besar.

Baca Juga: Kepuasan Publik Bidang Hukum Tinggi ke Prabowo-Gibran, Litbang Kompas: Tak Ada Kasus Magnitudo Besar

“Saya khawatir ya, di belakang para pemasang-pemasang ini adalah kekuatan tertentu yang mungkin KKP tidak bisa melawan atau yang patut dicurigai malah justru ada kongkalikong oknum ini yang diwaspadai,” ucap Firman.

“Negara tidak boleh diperlakukan  seperti ini oleh pihak-pihak swasta maupun siapapun yang sewenang-wenang melanggar undang-undang. Buat apa undang-undang kita buat kalau tidak dijalankan dengan benar,” lanjutnya.