Politikus PDIP Ungkap Ada Utusan yang Minta Jokowi Tidak Dipecat dan Hasto Harus Mundur

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap adanya utusan yang minta agar pemecatan Joko Widodo dari partai dibatalkan,  dan mencopot Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Pesan tersebut disampaikan oleh utusan tersebut dan disampaikan langsung kepada jajaran pengurus  PDIP pada 14 Desember 2024.

Hal tersebut diungkapkan Deddy yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan  dalam keterangan yang diterima Kompas TV, Kamis (13/3/2025).

“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” kata Deddy.

Selain itu, kata Deddy, utusan tersebut juga menyampaikan pernyataan tentang 9 kader PDIP yang menjadi target dari aparat penegak hukum.

Baca Juga: Ahok Tiba di Kejaksaan Agung untuk Diperiksa: Saya Sangat Senang Bisa Membantu

“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy.

Oleh karena itu, Deddy meyakini kasus yang menyeret Hasto ini merupakan bentuk politisasi hukum. Deddy memastikan, pernyataan tersebut bukan diungkap tanpa sebab, mengingat ada anggota Komisi II DPR RI itu yang menyebut jika utusan tersebut adalah orang yang sangat berwenang. 

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Tersenyum saat Ditanya soal Isu Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan

“Kasus mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," lanjutnya.